Hadiri Konferensi APHTN-HAN, Wakil Gubernur NTT Tekankan Pentingnya Sinergi Hukum dengan Pemerintahan
MABAR;Jejakhukumindonesia.com,Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Johni Asadoma, menghadiri Pembukaan Konferensi Nasional ke-4 Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (KNAPHTN-HAN) Tahun 2025 di Hotel Meruorah Komodo – Labuan Bajo, Manggarai Barat, Jumat (5/12/2025). Konferensi dengan tema Tata Kelola Penyelenggara Negara : Konstitusionalisme Digital (Digital Constitutionalism), Penataan Pemilu, hingga Pengelolaan Investasi Negara (Sovereign Wealth Fund) itu juga dihadiri sejumlah tokoh penting.
Tokoh-tokoh yang hadir antara lain Ketua Mahkamah Agung, Sunarto; Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo; Hakim Mahkamah Konstitusi, M. Guntur Hamzah; Ketua Harian APHTN-HAN, Retno Saraswati; Sekjen APHTN-HAN sekaligus Kepala Badan Keahlian DPR, Bayu Dwi Anggono; Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Stockholm, Mauro Zamboni; Ketua Dewan Pembina APHTN, Suko Wiyono; dan Ketua Dewan Penasehat APHTN, Abdul Razak.
Mengawali sambutannya, Wagub Johni menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada APHTN-HAN yang selama ini konsisten memperkuat budaya akademik hukum tata negara dan administrasi negara. Konsistensi tersebut ditunjukkan melalui penyusunan RPS nasional, penataan pengajar, penerbitan buku-buku hukum, serta penyelenggaraan seminar dan konferensi akademik berkelanjutan.
“Kontribusi APHTN-HAN tidak hanya memperkaya literatur hukum nasional, tetapi juga memperkuat kualitas penyelenggaraan negara, memperluas ruang kritik akademik, dan memastikan bahwa hukum tetap berada pada tempat tertinggi dalam kehidupan berbangsa,” ujar Wagub Johni.
Lebih lanjut, Wagub Johni mengungkapkan bahwa pelaksanaan setiap kegiatan di NTT adalah berkah dalam mempromosikan pariwisata dan meningkatkan pendapatan asli daerah NTT.
“Kami masih berjuang keras untuk bagaimana mengangkat NTT ini untuk bisa berjalan sejajar dengan provinsi-provinsi lainnya karena berbagai keterbatasan yang ada di NTT, baik dari segi anggaran, PAD yang masih sangat rendah, juga dari segi kemiskinan masih tinggi, masalah stunting, masalah pendidikan yang masih perlu perjuangan keras agar NTT bisa mengejar ketertinggalan-ketertinggalan yang kami alami saat ini. Karena itu kami menyambut baik setiap even-even nasional maupun internasional yang dilaksanakan di Labuan Bajo,” ujar Wagub Johni.
Untuk mempromosikan pariwisata di NTT, Wagub Johni menyampaikan kepada para peserta konferensi bahwa destinasi wisata di NTT bukan hanya Labuan Bajo.
“Di Alor, kami juga mempunyai taman laut yang sangat indah. Bagi yang hobi diving, silakan datang ke Pulau Alor. Di Pulau Rote, kami punya pantai yang sangat indah, dengan gelombang terbaik ketiga di dunia untuk surving,” ujar Wagub Johni disambut tepuk tangan para peserta konferensi.
Wagub Johni juga menekankan tiga relevansi konferensi bagi pembangunan di NTT.
Pertama, NTT sedang bergerak menuju transformasi digital pemerintahan, mulai dari layanan publik, data kependudukan, hingga penguatan sistem informasi keuangan daerah. Nilai-nilai konstitusi harus menjadi fondasi dalam proses ini.
Kedua, dalam setiap penyelenggaraan pemilu baik nasional maupun daerah, NTT selalu menghadapi tantangan geografis, akses informasi, serta literasi politik masyarakat. Perbaikan sistem pemilu nasional akan berdampak langsung pada kualitas demokrasi di provinsi-provinsi kepulauan seperti NTT.
Ketiga, peluang investasi melalui INA dan skema lainnya sangat penting bagi pembiayaan infrastruktur, pariwisata berkelanjutan, konektivitas antarpulau, dan pembangunan energi bersih di NTT. Kerangka hukum yang kuat akan memastikan bahwa investasi membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Untuk itu, Wagub Johni mengharapkan agar konferensi melahirkan rekomendasi yang aplikatif, menjadi ruang pertemuan gagasan antara akademisi dan pengambil kebijakan, serta memperkuat jejaring APHTN-HAN dengan Pemerintah Provinsi NTT.
“Pemerintah Provinsi NTT membuka diri seluas-luasnya untuk berkolaborasi. Kami juga berharap, hasil dari konferensi ini bisa dikirimkan kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk bisa menjadi referensi, dan bahan sosialisasi kepada masyarakat,” pungkas Wagub Johni di akhir sambutannya.
Berdasarkan Laporan Sekjen APHTN-HAN, Bayu Dwi Anggono, rangkaian konferensi telah dimulai sejak pengumuman penerimaan paper pada Agustus lalu. Ada 80 naskah yang terpilih dari 354 naskah yang diterima panitia.
Bayu Dwi Anggono juga menyampaikan apresiasi tinggi atas kehadiran Wakil Gubernur NTT pada konferensi.
“Ini suatu bentuk penghargaan bagi kami di APHTN-HAN,” ujarnya.
Konferensi dibagi atas lima panel diskusi, sesi peluncuran buku, dan seminar internasional dengan sejumlah narasumber seperti Menteri Koordinator Hukum HAM dan Pemasyarakatan, Ketua Komisi II DPR RI, Ketua KPU, serta perwakilan dari Danantara.
Konferensi APHTN-HAN IV sendiri dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sunarto.
Dalam sambutan pembukaannya, Sunarto mengungkapkan bahwa konferensi menyoroti tiga isu utama. Ketiga isu tersebut adalah konstitusionalisme digital, penataan pemilu serta pengelolaan investasi negara.
“Pemilihan isu ini sangat tepat sebab ketiganya mewakili wajah baru bagi tantangan hukum tata negara dan administrasi negara di era modern.” ungkapnya.(*)
