Intelijen Kejati NTT Optimalkan Fungsi PPS, Mitigasi Risiko di 13 Proyek Strategis PUPR
Kupang;Jejakhukumindonesia.com,Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) kembali mengoptimalkan fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk memastikan proyek vital daerah berjalan sesuai target dan bebas hambatan.
Hal ini diwujudkan melalui kegiatan pemaparan bahan keterangan (Pulbaket) terhadap 13 paket pekerjaan Belanja Modal Dinas PUPR NTT Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Aula Kejati NTT, Senin (8/12/2025).
Kegiatan ini Dipimpin langsung oleh Asisten Intelijen, Bambang Dwi Murcolono, S.H., M.H., kegiatan ini menjadi langkah preventif Tim PPS untuk membedah progres pekerjaan secara transparan bersama jajaran Dinas PUPR, penyedia jasa, dan konsultan pengawas.
Dalam pemaparan tersebut, Tim PPS menyoroti hasil pemantauan lapangan di mana 4 paket pekerjaan telah rampung 100 persen dan 4 lainnya optimis selesai tepat waktu dengan progres di atas 94 persen. Namun, atensi khusus diberikan pada 5 paket pekerjaan yang progresnya masih rendah karena terdeteksi adanya potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT). Di sinilah peran vital Intelijen bekerja; fokus utamanya bukan mengintervensi aspek teknis atau keuangan, melainkan melakukan deteksi dini dan mitigasi risiko agar kendala di lapangan dapat segera diurai tanpa melanggar koridor hukum yang berlaku.
Melalui pengawalan ketat ini, Kejati NTT menegaskan komitmennya untuk menjamin keberlangsungan pembangunan strategis agar aman dari gangguan sosial maupun hambatan prosedural.
Pendampingan yang dilakukan Bidang Intelijen bertujuan memastikan setiap anggaran negara yang digelontorkan bermuara pada hasil pembangunan yang nyata dan tepat sasaran. Dengan pendekatan yang profesional dan berintegritas, Kejati NTT terus berupaya mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur yang berkualitas dan selesai tepat waktu. Dilansir dari situs Humas Kejati NTT (*)
