Kemenko Polkam Jembatani Upaya Penguatan Penanganan Nelayan Pelintas Batas di NTT
Ba'a;Jejakhukumindonesia.com,Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mendorong perbaikan upaya pencegahan dan penanganan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) di perbatasan RI-Australia.
Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika Kemenko Polkam Marsma TNI Parimeng, menekankan bahwa isu nelayan pelintas batas merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat dipandang dari satu sisi saja. “Ini bukan hanya soal patroli dan pengejaran kapal. Ada aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan dinamika hubungan bilateral yang saling berkait. Negara tidak boleh melihat perbatasan ini dari jauh; negara harus hadir sampai titik terluar,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis data, di mana ditekankan perlunya membedakan siapa nelayan tradisional, siapa yang bekerja karena terpaksa, dan siapa yang dimanfaatkan jaringan kejahatan lintas batas. “Jika datanya tidak bersih, kebijakan kita tidak akan tepat sasaran,” tambahnya.
Pada kunjungan di Pulau Rote, Delegasi yang terdiri dari perwakilan Kemendagri, Kemlu, KKP, dan Bakamla ini melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan jajaran, yaitu Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, melakukan dialog dengan nelayan Desa Papela dan Relawan Penjaga Laut Nusantara (Rapala) Kupang, melakukan peninjauan ke Proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kab. Rote Ndao serta peninjauan ke Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Bakamla Kupang.
Kunjungan bertujuan untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai faktor-faktor penyebab meningkatnya nelayan pelintas batas dan keterkaitannya dengan kejahatan lintas batas lainnya. Seluruh rangkaian diarahkan untuk mendapatkan identifikasi dan analisis kebijakan yang komprehensif untuk dapat segera ditindaklanjuti pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
Selama konsolidasi bersama Pemprov NTT dan Pemkab Rote Ndao, berbagai tantangan di lapangan mengemuka, antara lain minimnya fasilitas penangkapan ikan, kelangkaan dan mahalnya harga BBM, perlunya edukasi batas maritim yang lebih intensif, serta lemahnya sarana navigasi nelayan tradisional. Aparat pengawas laut juga melaporkan adanya peningkatan penyalahgunaan kapal-kapal kecil oleh sindikat internasional yang mengeksploitasi kondisi masyarakat lokal.
Pada kegiatan dialog lapangan, para nelayan mengungkap masalah antara lain kesulitan ekonomi, kebutuhan BBM yang tinggi, ketidakpastian bantuan alat tangkap, dan masih adanya pola pemanfaatan nelayan sebagai perantara penyelundupan WNA. Diidentifikasi juga bahwa sebagian praktik nelayan pelintas batas merupakan tradisi turun-temurun, bukan semata tindakan kriminal.
Kunjungan ini mendapatkan berbagai masukan atas rencana penguatan ke depan, termasuk memperbanyak pembentukan Rapala, usulan pembangunan PLBN laut, dan evaluasi efektivitas bantuan kapal dan sarana penangkapan.
Rangkaian kegiatan ini menjadi landasan penting untuk mempertebal koordinasi antar-kementerian/lembaga serta memastikan penanganan isu perbatasan laut dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Seluruh masukan dan temuan lapangan akan diolah menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah untuk memperkuat keamanan maritim, mengoptimalkan hubungan bilateral RI-Australia, dan memajukan kesejahteraan masyarakat pesisir selatan Indonesia.( Humas Kemenko Polkam RI)
