Bank NTT Siap Benahi Tata kelola Kredit dan Akan Tingkatkan Kinerja di 2026
KUPANG;Jejakhukumindonesia.com, Bank NTT mencatat penurunan signifikan dividen yang disetor ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun buku 2025. dari target yang ditetapkan pemerintah daerah, realisasi dividen hanya mencapai Rp29,6 miliar, jauh di bawah ekspektasi awal.
Direktur Utama Bank NTT, Charli Paulus, mengungkapkan penurunan tersebut disebabkan oleh tiga faktor utama, yakni perlambatan pertumbuhan kredit, memburuknya kualitas kredit, serta pembebanan biaya-biaya yang sebelumnya belum dicatat dalam laporan keuangan.
"Pendapatan tidak mencapai target karena kredit baru tumbuh di akhir tahun, sekitar Oktober sampai Desember. Setelah Mei, terjadi ketidakpastian manajemen sehingga fokus bisnis melambat,” jelas Charli kepada wartawan usai pertemuan dengan Komisi III DPRD NTT di Kantor DPRD, Rabu (21/01/2026).
"Semua kewajiban harus dibukukan. Neraca boleh terlihat kurang bagus, tapi ini kenyataan yang tidak boleh ditutup-tutupi,” tegasnya.
Untuk tahun buku 2026, Bank NTT menargetkan dividen sekitar Rp43,6 miliar, meski angka tersebut masih bersifat proyeksi dan sangat bergantung pada kinerja tahun berjalan.
Sementara itu, di tempat yang sama Ketua Komisi III DPRD NTT Yohanes De Rosari menyatakan keprihatinannya atas penurunan kontribusi Bank NTT terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Dividen turun dari sekitar Rp45 miliar menjadi Rp29 miliar. Ini penurunan yang cukup tajam dan harus menjadi perhatian serius,” kata Yohanes. Ia juga menyoroti kredit Bank NTT di Surabaya yang memiliki bunga tinggi namun justru mengalami kemacetan, sehingga berkontribusi terhadap penurunan Laba Bank.
Kredit macet pembayaran utang ke Jamkrindo, beban pajak, semuanya menekan kinerja. Kedepannya Bank NTT harus tetap jadi Bank ekonomi rakyat, tetapi juga wajib meningkatkan PAD karena tekanan Fiskal Daerah sangat besar." Ucapnya.
Lebih lanjut DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT mendorong manajemen Bank NTT untuk memperbaiki tata kelola Kredit, dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik serta memastikan setiap ekspansi bisnis benar - benar berdampak pada peningkatan pendapatan daerah." tambah Yohanes.(*)
.jpg)
