Gubernur NTT Minta OJK Perkuat Pengawasan Keuangan yang Efektif
Kupang;Jejakhukumindonesia.com,Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena berkesempatan menghadiri acara Pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di Aula Utama El Tari Kupang pada Jumat 30 Januari 2026. Pengukuhan tersebut dilaksanakan atas pergantian jabatan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT yang baru yaitu Yan Jimmy Hendrik Simarmata menggantikan pejabat sebelumnya yakni Japarmen Manalu.
Acara pengukuhan tersebut juga dihadiri langsung oleh Anggota Komisioner OJK RI, Ogi Prastomiyono, Ketua DPRD Provinsi NTT Emi Nomleni, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT Adidoyo Prakoso, pimpinan perbankan lainnya serta forkopimda dan para tamu undangan lainnya.
"Atas nama Pemerintah dan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan ucapan selamat dan sukses serta profisiat kepada kepada Bapak Yan Jimmy Hendrik Simarmata yang hari ini dikukuhkan sebagai Kepala OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan amanah dan tanggung jawab besar bagi Bapak Yan Jimmy Hendrik Simarmata sebagai Kepala OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjaga stabilitas, integritas, serta menuntun keberlanjutan sektor jasa keuangan di daerah ini," ungkap Gubernur Melki dalam sambutannya.
"Saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Japarmen Manalu selaku Pejabat Lama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas dedikasi, pengabdian, dan kontribusi nyata selama menjalankan tugas di daerah ini. Berbagai upaya penguatan pengawasan sektor jasa keuangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta dukungan terhadap pembiayaan UMKM telah memberikan dampak positif bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur," tambahnya.
Gubernur mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Nusa Tengara Timur sangat mengharapkan sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat antara OJK dengan pemerintah daerah, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan.
"Kita ingin memastikan sektor jasa keuangan terus mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, terutama bagi masyarakat kecil, petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Kami percaya, dengan kepemimpinan yang baru, OJK Provinsi NTT dapat terus meningkatkan pengawasan yang efektif, mendorong inovasi keuangan yang sehat, serta memperluas akses layanan keuangan ke pelosok daerah," pungkas beliau.
Selain itu, ia mengharapkan OJK senantiasa memperkuat kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta sistem pengawasan yang adaptif terhadap dinamika perekonomian daerah. "Penguatan kapasitas OJK Nusa Tenggara Timur menjadi kunci dalam memastikan sektor jasa keuangan mampu tumbuh secara sehat, stabil, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat," tegas Melki.
Ia menyebutkan, Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang aman dan bertanggung jawab akan memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pelaku ekonomi lokal lainnya yang menjadi tulang punggung perekonomian Nusa Tenggara Timur.
"Perlunya OJK Nusa Tenggara Timur untuk senantiasa memperkuat sinergi lintas sektor dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta industri jasa keuangan dalam menghadirkan skema pembiayaan yang inovatif dan sesuai dengan karakteristik ekonomi NTT, dengan terus berupaya meningkatkan kapasitas pengawasan terhadap layanan keuangan digital, sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi yang aman dan inklusif. Hal ini penting untuk memperluas jangkauan layanan keuangan tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan daerah," kata Melki.
Tak kalah penting, Gubernur juga menyoroti defisit neraca perdagangan NTT yang diakibatkan tingkat konsumtif yang tinggi terhadap produk luar. "Defisit perdagangan yang tinggi menunjukkan ketergantungan pada luar daerah. Kita targetkan Pengurangan Defisit dengan upaya menurunkan defisit dari 51 triliun ke bawah 50 triliun bahkan mendekati 40 triliun. Oleh sebab itu kita perlu lebih reatif dan lebih bersinergi satu sama lain untuk dapat menekan defisit tersebut guna peningkatan ekonomi daerah," jelasnya.(*/ MN)
.jpg)
