Komisi I DPR RI Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bakamla dan Gubernur Lemhannas
Jakarta;Jejakhukumindonesia.com,Komisi I DPR RI hari ini mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Gubernur Lemhannas, Kami membicarakan capaian program kerja tahun 2025 serta rencana kerja Bakamla dan Lemhannas pada 2026, termasuk pembahasan penting mengenai usulan anggaran untuk memperkuat tugas-tugas strategis.
Di ruang rapat itu, saya menyampaikan Pemahaman kebangsaan kita tidak boleh dibangun sebagai doktrin yang kaku. Doktrin berasal dari dogma, yang mengharuskan kebenaran mutlak tanpa ruang untuk dipertanyakan.
Nilai-nilai kebangsaan harus tumbuh subur melalui ruang dialog yang terbuka, melalui pertukaran gagasan yang sehat, dan keterbukaan terhadap perkembangan peradaban. Lemhannas harus ada di garis depan untuk memastikan hal ini, bukan membangun tembok dogma tentang apa itu "kebangsaan".
Kita harus melampaui wacana normatif. Strategi bangsa harus konkret dan terukur. Saatnya kita turun dari menara gading epistemik ke tataran aksi yang nyata. Inilah saatnya BRIN, Lemhannas, dan Bappenas bersinergi untuk menerjemahkan posisi strategis Indonesia menjadi peta kerja yang jelas dan dapat dieksekusi untuk kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Di tengah dinamika global yang kompleks, ketahanan sejati bangsa lahir dari nalar kritis dan daya juang, bukan dari indoktrinasi. Saya akan terus mendorong agar setiap anggaran yang kita usulkan dan setujui entah untuk Bakamla, Lemhannas, atau lembaga strategis lainnya, benar-benar bermuara pada penguatan kapasitas bangsa yang mandiri dan berpikir maju.
Mari kita rawat Indonesia dengan akal sehat, hati yang terbuka, dan kerja nyata. Itulah jalan kita menuju kejayaan. Dilansir dari fraksi Nasdem DPR RI.(*)
.jpg)
 dengan Bakamla dan Gubernur Lemhannas ){kind=link}