Evaluasi Publik: Setahun Kepemimpinan Melki–Johni Dapat Sorotan Positif
KUPANG;Jejakhukumindonesia.com, Evaluasi publik terhadap satu tahun kepemimpinan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, dan Wakil Gubernur Johni Asadoma menunjukkan berbagai capaian yang mendapat apresiasi dari masyarakat. Hasil survei yang dipaparkan dalam forum evaluasi publik di Kupang ini menjadi refleksi atas kinerja duet kepemimpinan tersebut sejak dilantik.
Dalam pemaparan hasil survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur dinilai berada pada kategori baik. Beberapa sektor yang mendapat perhatian positif antara lain pengendalian inflasi daerah, penguatan ketahanan pangan, pelayanan publik, serta upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem.
Gubernur Melki Laka Lena dalam sambutannya menyampaikan bahwa hasil survei ini menjadi motivasi untuk terus bekerja lebih keras bagi masyarakat NTT.
“Evaluasi ini bukan sekadar angka, tetapi cermin kepercayaan rakyat. Kami berkomitmen memperkuat program pro-rakyat dan memastikan pembangunan dirasakan hingga ke desa-desa,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Johni Asadoma menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di NTT. Ia menyebut kolaborasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global yang berdampak pada daerah.
Forum evaluasi publik ini juga menghadirkan akademisi dan tokoh masyarakat yang memberikan sejumlah catatan strategis. Di antaranya perlunya percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola birokrasi yang transparan dan akuntabel.
Secara umum, hasil survei satu tahun kepemimpinan Melki–Johni menunjukkan tren positif. Namun, berbagai masukan yang disampaikan diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pemerintah Provinsi NTT menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang partisipasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.(*)
.jpg)
