Hadiri Peresmian 3.442 Posbankum di NTT, Gubernur Melki : Ini Lompatan Besar bagi Akses Keadilan di NTT
Kupang;Jejakhukumindonesia.com,Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena menghadiri acara Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan dan Pembukaan Pelatihan Paralegal Serentak se-Nusa Tenggara Timur, yang digelar di Aston Hotel Kupang, Kamis (19/2/2026) sore.
Peresmian 3.442 Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan di seluruh wilayah NTT dilakukan langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma, Ketua DPRD NTT, Emelia J Nomleni, unsur Forkopimda Provinsi NTT, para Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah se-NTT, pimpinan perguruan tinggi, mahasiswa, serta insan pers.
Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa peresmian Posbakum bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah nyata negara dalam memperluas akses layanan hukum bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok marginal dan rentan.
“Posbakum yang kita resmikan hari ini bukan sekadar pemberian nama atau simbol. Yang kita kejar adalah arah besar untuk memastikan seluruh warga negara, terutama yang marginal dan terpinggirkan, dapat mengakses layanan hukum secara adil,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa berbagai persoalan hukum sering terjadi di tingkat desa/kelurahan dan tidak semuanya harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Melalui Posbakum, masyarakat dapat memperoleh layanan konsultasi, mediasi, dan pendampingan hukum secara langsung di wilayahnya.
“Kita berharap melalui Posbakum ini, didukung oleh para paralegal yang mulai dilatih hari ini, berbagai persoalan di tingkat desa/kelurahan dapat diselesaikan secara lebih cepat, adil, dan bermartabat,” tambahnya.
Gubernur Melki Laka Lena dalam sambutannya menyampaikan bahwa terbentuknya 3.442 Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan merupakan lompatan besar dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat NTT.
“Pos Bantuan Hukum ini adalah wujud konkret dari upaya membuka _access to justice_ bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui layanan penyuluhan hukum, konsultasi, mediasi, dan pendampingan hukum, kita memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan hingga ke pelosok desa dan kelurahan, bukan hanya di ruang sidang,” ujar Melki Laka Lena.
Ia menegaskan bahwa Posbankum merupakan bagian penting dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan.
Menurutnya, kehadiran Posbankum juga menjadi bagian dari transformasi layanan hukum berbasis komunitas di NTT, sekaligus memperkuat penyelesaian persoalan hukum melalui pendekatan kearifan lokal.
“Kita berharap melalui Posbankum ini, banyak persoalan dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan pendekatan yang khas masyarakat NTT, melalui mediasi dan musyawarah yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial,” jelasnya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Menteri Hukum dan Wakil Menteri Desa atas dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat layanan hukum di daerah.
“Kehadiran Bapak Menteri dan Bapak Wakil Menteri merupakan kehormatan bagi kami dan menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan reformasi hukum yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria menyampaikan bahwa desa merupakan tulang punggung pembangunan nasional, sehingga kehadiran Posbankum menjadi sangat strategis dalam memberikan layanan hukum yang mudah diakses masyarakat desa.
“Posbankum hadir sebagai wadah layanan publik yang komprehensif untuk membantu masyarakat desa menyelesaikan persoalan hukum melalui mekanisme mediasi dan rekonsiliasi. Ini merupakan bagian penting dari upaya memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat desa,” ujarnya.
Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dan pelatihan paralegal serentak ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat, memperluas akses keadilan, serta membangun sistem pelayanan hukum yang inklusif dan berkeadilan hingga ke tingkat desa dan kelurahan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.(*/ BS)
.jpg)
