Pemprov NTT Gelar Rapat Evaluasi Pendataan dan Program Penanggulangan Kemiskinan : Tragedi YBR Jadi Momentum Berbenah
Kupang;Jejakhukumindonesia.com,Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Evaluasi Pendataan dan Program Bagi Orang Miskin, yang juga menjadi tindak lanjut atas kasus meninggalnya YBR (10), siswa kelas IV SD asal Jerebuu, Kabupaten Ngada.
Rapat dilaksanakan secara luring dan daring bertempat di Ruang Rapat Gubernur NTT pada Jumat, 7 Februari 2026 dari siang hingga sore.
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Lake Lena, didampingi Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, dan Plh Sekda NTT Flori Rita Wuisan. Hadir pula Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoiruddin Hasibuan, jajaran Forkopimda Provinsi NTT, Asisten Sekda, Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT, Bupati/Wakil Bupati se-NTT atau yang mewakili, tokoh agama, serta insan pers.
Gubernur NTT : Kita Semua Perlu Berbenah
Dalam arahannya, Gubernur Emanuel Melkiades Lake Lena menegaskan bahwa tragedi YBR menjadi pukulan bagi seluruh pihak dan harus menjadi momentum untuk membenahi sistem penanganan kemiskinan di NTT secara menyeluruh.
“Kita membahas satu hal yang menjadi atensi kita bersama, baik di NTT maupun nasional. Kematian anak kita YBR memukul kita semua sebagai pemimpin. Hari ini kita bertekad membenahi sistem agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” tegas Gubernur.
Gubernur menyebut dua hal utama yang menjadi fokus perbaikan, yaitu:
1. Evaluasi pendataan warga miskin — memastikan data kemiskinan benar-benar akurat dan tidak dimanipulasi.
2. Ketepatan sasaran program — memastikan seluruh program bagi masyarakat miskin benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.
Ia menegaskan bahwa seluruh unsur mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, hingga lembaga pendidikan harus bekerja bersama memastikan data kemiskinan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
“Tidak boleh ada orang miskin yang tidak terjangkau. Kita semua harus kerja dengan hati dan tulus,” ujar Gubernur.
Sementara itu, Hoiruddin Hasibuan, Staf Khusus Mendagri, menyampaikan bahwa kehadirannya di NTT merupakan penugasan khusus dari Menteri Dalam Negeri untuk mendalami kasus YBR dan menyiapkan rekomendasi bagi pemerintah pusat.
“Ini bukan soal siapa yang salah, tapi bagaimana ke depan kita memperbaiki sistem. Kasus di Ngada tamparan buat kita semua dan kita semua untuk berbenah,” ujarnya.
Hasibuan menekankan pentingnya pendataan rinci by name by address, fleksibilitas pendanaan bantuan sosial, dan kesiapan daerah menghadapi kondisi darurat sosial. Ia juga menyampaikan ucapan belasungkawa dari Menteri Dalam Negeri serta penegasan bahwa salah satu faktor penyebab tragedi ini berkaitan dengan persoalan kemiskinan ekstrem.
Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma menegaskan pentingnya peran aparat di tingkat bawah untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.
“Bantuan sudah banyak tetapi pertanyaannya, apakah program itu sampai pada yang berhak ?. RT, RW, dan para Kepala Desa harus benar-benar peduli, proaktif dan bekerja dengan baik,” ungkapnya.
_*Sinergi Lintas Sektor*_
Rapat evaluasi ini menunjukkan kuatnya komitmen bersama lintas sektor dalam membenahi pendataan dan program penanggulangan kemiskinan di NTT. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh agama, TP PKK, serta dunia usaha bersepakat bekerja bersama memastikan data kemiskinan akurat dan bantuan tepat sasaran.
Kepolisian, Kejaksaan, dan BPS menegaskan langkah-langkah pembenahan pendataan dan pengawasan agar tidak terjadi manipulasi data maupun penyalahgunaan bantuan. LLDIKTI siap menurunkan ribuan mahasiswa untuk membantu pendataan dan pemberdayaan masyarakat. TP PKK menghidupkan kembali peran dasa wisma di tingkat desa, sementara para tokoh agama berkomitmen membangun kesadaran dan kepedulian sosial dari mimbar keagamaan.
Dukungan juga datang dari lembaga keuangan dan dunia usaha yang siap memperkuat literasi keuangan serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Sinergi ini menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
Gubernur menegaskan beberapa langkah konkret hasil rapat :
1. Perbaikan dan pembaruan data warga miskin, dipimpin oleh Dukcapil bersama lintas sektor.
2. Penegakan hukum terhadap manipulasi data kemiskinan.
3. Pemeriksaan ulang data peserta PBI bidang kesehatan agar bantuan tepat sasaran.
4. Penguatan pranata sosial dan keagamaan untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian.
5. Pembentukan skema “Sapa Peduli Bantu” sebagai gerakan bersama menghidupkan kembali modal sosial NTT dalam melawan kemiskinan.
6. Aktivasi layanan konseling di sekolah-sekolah untuk mencegah kasus serupa.
7. Kolaborasi dengan sektor swasta dan tokoh masyarakat dalam menyediakan dana sosial tanggap darurat di luar bantuan pemerintah.
“Kita mengakui bahwa kita salah, dan karena itu kita bertekad memperbaiki diri ke depan. Mari jadikan tragedi ini sebagai alarm kemanusiaan agar tidak ada lagi anak di NTT yang putus asa karena kemiskinan,” tutup Gubernur Melki Laka Lena.(*/ OW)
.jpg)
