- #
- #PD
- #PDUI#
- Andre Lado
- AURI
- Baksos
- Bansos
- BEDA BUKU
- BI
- BISNIS
- BUMN
- Daerah
- DAMKAR
- DANA DESA
- DPP MOI
- Dprd kota
- DPW MOI Provinsi NTT
- EKONOMI
- ekonomi/kemasyarakatan
- ekonomi/kesehatan
- Ekonomi/kreatif
- HUKRIM
- HUKUM
- HUKUM.
- HUT
- HUT RI
- HUT TNI
- KAMIJO
- KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- KEBERSIHAN
- kerja sama
- Kerja sama pemkot
- KERJA SAMA PEMPROV & TNI
- KERJA SAMA PEMPROV DAN TNI
- KESEHATAN
- KESHATAN
- KOMSOS
- komsos TNI
- KOPERASI
- KUNKER
- KURBAN
- MILITER
- MOI NTT
- NASIONAL
- NASONAL
- OLARAGA
- OLARAGAH
- OPINI
- PARAWISATA
- Pelantikan MOI NTT
- pelantikan/karantina
- PEMERINTAH
- Pemkot
- PEMKOT BEDA RUMAH
- PEMKOT DAN TNI
- Pemprov NTT
- pend
- PENDIDIKAN
- perhub
- PERKARA
- pers ntt
- peternakan
- PKK
- PKK KOTA
- PKK KOTA KUPANG
- PMI
- POLDA NTT
- POLITIK
- POLRI
- pramuka
- PROFIL
- pwoin
- pwoin ntt
- PWOIN-NTT
- Rasional
- REGIONAL
- RELIGI
- Ripiah
- SERBA-SERBI
- SEREMONIAL
- TMMD
- TNI
- TNI-POLRI
- TNI/POLRI
HEADLINE
Danrem 161/Wira Sakti Hadir Pada Upacara HUT Ke-79 TNI Tahun 2024 di Mako Lantamal VII/Kupang
Kesbangpol Kota Kupang Gelar Forum Diskusi Politik Yang Berkualitas dan Bermartabat Menjelang Pilkada 2024
Kupang;Jejakhukumindonesia.com,Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Kupang menyelenggarakan Forum Diskusi Politik bertajuk "Wujudkan Pilkada Serentak 2024 yang Berkualitas dan Bermartabat". Acara ini berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang pada Kamis, 12 September 2024.
Forum Diskusi Politik bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang politik dan menyadarkan mereka akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga partisipasi dalam Pilkada Serentak 2024 dapat meningkat.
Acara ini dibuka oleh Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi, S.Pd., M.Pd. Dalam sambutannya, Linus Lusi mendorong masyarakat untuk mengedepankan pendidikan politik yang baik dan memilih calon yang benar-benar berkomitmen pada kepentingan publik. Penjabat Wali Kota Kupang menegaskan pentingnya memilih calon berdasarkan kebijaksanaan dan komitmen jangka panjang daripada nilai materiil semata.
Lanjutnya lagi Pendidikan politik untuk masyarakat sebagai upaya menjaga kestabilan menjelang pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27- Nopember 2024 mendatang.
Selanjutnya komitmen pemerintah kota Kupang untuk menyukseskan pilkada serta dukungan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan partai politik untuk menjamin pelaksanaan yang damai," jelas Linus Lusi.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Kupang, Noce Nus Loa, SH, M.Si, menyampaikan bahwa forum ini bertujuan menyatukan komitmen masyarakat dalam menjaga kualitas Pilkada.
Kepala Kesbangpol Kota Kupang menambahkan Pilkada adalah peperangan ide dan gagasan untuk membangun Kota Kupang. Noce Nus Loa menekankan untuk fokusnya bukan pada calon secara pribadi, melainkan pada ide dan gagasan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dasar dan penyediaan fasilitas publik. "Ujar noce
Lebih lanjut Acara ini juga bertujuan untuk memberikan Informasi yang akurat mengenai hak dan kewajiban pemilih serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pilkada serentak 2024.
Peserta forum ini berjumlah 45 orang, terdiri dari perwakilan pengurus partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dari kelurahan-kelurahan di wilayah Kota Kupang." Sebutnya.
Disisi lain salah satu narasumber dari universitas kristen Artha wacana (UKAW) Kupang Dr. Yanto Melkianus paulus Ekon, S,H., M. Hum., menyampaikan bahwa pilkada yang damai dan harmonis komitmen pemerintah daerah provinsi, kota - kabupaten untuk menyukseskan pilkada 2024 mendatang serta dukungan dari berbagai pihak dan partai politik untuk menjamin pelaksanaan yang damai dan aman ,untuk itu semua warga masyarakat di provinsi Nusa Tenggara Timur NTT merupakan bagian dari sejarah pada pilkada yang akan datang, kita harus saling kerja sama untuk wujudkan pilkada yang damai." Ungkap Yanto.
Lanjutnya lagi Ia menambahkan terkait dengan Money Politic atau politik uang, Money Politic uang sebagai induk dari korupsi, serta praktek Money Politic masih kental dalam pilkada, jadi sudah bukan lagi hal yang tabu, tapi secara nyata dan Terang - terangan sebagai strategi politisi dalam mendulang suara, baik dari sisi nilai maupun hukum positif bahwa praktek Money Politic merupakan suatu bentuk pelanggaran yang dapat membahayakan Demokrasi dan merusak kehendak rakyat dalam menentukan pilihan." tambahnya.(*)