- #
- #PD
- #PDUI#
- Advokat Jhon Samurwaru
- Andre Lado
- AURI
- Baksos
- Bansos
- BEDA BUKU
- BI
- BISNIS
- BUMN
- Daerah
- DAMKAR
- DANA DESA
- DPC P3HI Kota Kupang
- DPP MOI
- Dprd kota
- DPW MOI Provinsi NTT
- EKONOMI
- ekonomi/kemasyarakatan
- ekonomi/kesehatan
- Ekonomi/kreatif
- Herry Battileo
- HUKRIM
- HUKUM
- HUKUM.
- HUT
- HUT RI
- HUT TNI
- KAMIJO
- Kapolda NTT
- KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- KEBERSIHAN
- kerja sama
- Kerja sama pemkot
- KERJA SAMA PEMPROV & TNI
- KERJA SAMA PEMPROV DAN TNI
- KESEHATAN
- KESHATAN
- KOMSOS
- komsos TNI
- KOPERASI
- KUNKER
- KURBAN
- MILITER
- MOI NTT
- NASIONAL
- NASONAL
- Oknum Guru SDI Sikumana 3
- OLARAGA
- OLARAGAH
- OPINI
- PARAWISATA
- Pelantikan MOI NTT
- pelantikan/karantina
- PEMERINTAH
- Pemkot
- PEMKOT BEDA RUMAH
- PEMKOT DAN TNI
- Pemprov NTT
- pend
- PENDIDIKAN
- perhub
- PERKARA
- pers ntt
- peternakan
- PKK
- PKK KOTA
- PKK KOTA KUPANG
- PMI
- POLDA NTT
- POLITIK
- POLRI
- Polsek Maulafa
- pramuka
- PROFIL
- pwoin
- pwoin ntt
- PWOIN-NTT
- Ramly Muda
- Rasional
- REGIONAL
- RELIGI
- Ripiah
- SERBA-SERBI
- SEREMONIAL
- TMMD
- TNI
- TNI-POLRI
- TNI/POLRI
Kanwil DJP Nusa Tenggara Gelar Acara Launching Peluncuran Piagam Wajib Pajak' "Taxpayers 'Charter'dan Forum Konsultasi Publik Tahun 2025
KUPANG;Jejakhukumindonesia.com,Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Gelar Acara Launching Peluncuran Piagam Wajib Pajak' Taxpayers Charter dan Forum Konsultasi Publik 2025
Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Kosmas D Lana Mewakili Gubernur NTT memberikan sambutan pada Acara Launching Peluncuran Piagam Wajib Pajak' Taxpayers Charter" dan Forum Konsultasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2025 , Bertempat di Ballroom Harper Kupang , Pada Rabu 20- Agustus - 2025.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Beserta Jajaran, Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTT: Para Pimpinan Instansi Pemerintah, Dunia Usaha, Akademisi, Tokoh Masyarakat, dan Seluruh Wajib Pajak yang hadir di acara ini.
Pertama-tama, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab atas limpahan berkat dan kasih-Nya, kita semua dapat hadir dalam nuansa penuh semangat dan sukacita pada acara Peluncuran Piagam Wajib Pajak Atau Taxpayers' Charter Serta Forum Konsultasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diselenggarakan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara.
Kita semua tentu sepakat bahwa pajak adalah pilar utama pembangunan bangsa. Lebih dari 75 persen pendapatan negara masih ditopang oleh penerimaan pajak. Karena itu, relasi antara pemerintah sebagai otoritas pajak dan masyarakat sebagai wajib pajak harus dibangun di atas fondasi kepercayaan, kepastian hukum, transparansi, dan pelayanan yang berkeadilan.
Peluncuran Taxpayers Charter hari ini adalah langkan strategis dalam membangun peradaban perpajakan yang moden. Piagam ini bukan sekadar dokumen, melainkan simbol kemitraan yang menegaskan hubungan dua arah: negara berjanji memberikan pelayanan pajak yang profesional, transparan, dan berintegritas, sementara wajib pajak berkomitmen melaksanakan kewajiban dengan benar, tepat waktu, dan penuh kesadaran. Dengan kata lain, Taxpayers' Charter adalah wujud gotong royong modem-sebuah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat demi terwujudnya sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.Kita tahu, pajak adalah tulang punggung negara.
" Lanjut lagi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kontribusi pajak yang disetorkan masyarakat dan dunia usaha telah membiayai banyak hal penting: pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk investasi bersama. Setiap rupiah yang kita setorkan, akan kembali kepada masyarakat dalam wujud kesejahteraan." Ujar Kosmas Lana.
Lebih jauh saya mengajak kita semua Kanwil DJP Nusa Tenggara, para pelaku usaha, dan seluruh wajib pajak untuk memperkuat kolaborasi Pemerintah wajib menjamin pelayanan pajak yang mudah, cepat, transparan, serta berintegritas, sementara masyarakat wajib mendukung dengan kepatuhan pajak yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab. Dengan begitu, akan tumbuh hubungan yang sehat antara negara dan wajib pajak, yang pada akhirnya memperkuat sistem perpajakan nasional serta menopang pembangunan berkelanjutan.
Selain peluncuran piagam ini, kita juga melaksanakan Forum Konsultasi Publik. Forum ini sangat penting karena menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah, wajib pajak, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas. Kita sadar bahwa kepatuhan pajak masih menghadapi tantangan-ada yang belum paham, ada yang merasa prosesnya rumit, bahkan ada yang sengaja menghindar.
Melalui forum ini, kita ingin mendengar langsung aspirasi, masukan, dan kritik konstruktif. Dari sinilah kita bisa mengidentifikasi hambatan, mencari solusi bersama, serta melahirkan kebijakan perpajakan yang lebih Partisipatif, Inklusif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat." Jelas Setda.
Selanjutnya Forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi menjadi laboratorium kebijakan agar sistem perpajakan kita semakin baik dan tingkat kepatuhan pajak di NTT semakin meningkat Atas nama pemerintah dan masyarakat NTT, saya menyampaikan apresiasi tulus kepada Kanwil DJP Nusa Tenggara beserta seluruh pihak yang terlibat dalam peluncuran Taxpayers' Charter ini. Mari kita jadikan momentum bersejarah ini sebagai pijakan untuk memperkuat budaya saling percaya, mempererat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, serta membangun ekosistem perpajakan yang sehat, adil, dan berintegritas.
Ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui kerja sama yang erat, kita dapat mewujudkan tata kelola perpajakan yang modern, transparan, dan berkeadilan-demi terwujudnya Nusa Tenggara Timur yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
Semoga Tuhan merestui segala kerja dan niat baik kita untuk membangun daerah ini. Mari Bersama - Sama Dorong Tata Kelola Perpajakan Yang Modern, Transparan Dan Berkeadilan di NTT. Ayo Bangun NTT." Harapannya.(*)