Wali Kota Kupang Terima Audiensi Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara
KUPANG;Jejakhukumindonesia.com,Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo menerima audiensi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara, Samon Jaya, bersama jajaran di Ruang Kerja Wali Kota, Kamis (21/8).
Pertemuan tersebut membahas pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DJP dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor hotel, restoran, dan usaha lainnya yang berpotensi besar namun belum tergarap secara maksimal.
Turut mendampingi Wali Kota dalam pertemuan ini antara lain Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang, Yanuar Dally, SH., M.Si., Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang, Pah B. S. Messakh, S.STP., M.Si., serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Kupang, Daud N. Nasi, S.STP., M.Si.
Dari pihak DJP, hadir Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Samon Jaya, Kepala KPP Pratama Kupang, Rimedi Tarigan, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Yeheskiel Minggus Tiranda, serta tim pendukung lainnya.
Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Samon Jaya, dalam paparannya menyampaikan beberapa temuan menarik dari hasil penyandingan data antara laporan pajak yang diterima oleh DJP dan laporan yang disampaikan ke Pemkot Kupang. Perbedaan angka yang signifikan, terutama pada sektor perhotelan dan rumah makan, menjadi sorotan utama.
“Kami temukan ada hotel yang melaporkan omzet sebesar 48 miliar ke DJP, namun hanya 25 miliar ke Pemda. Ini belum termasuk sektor rumah makan yang belanja bahan bakunya bisa mencapai miliaran rupiah per tahun, tapi laporan pajaknya sangat minim,” ungkap Samon.
Ia menambahkan, DJP siap mendukung penuh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membangun sistem pertukaran data yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam waktu dekat, akan disusun Daftar Sasaran Bersama (DSB) yang menjadi acuan kerja sama antara DJP dan Pemkot Kupang.
Pertemuan tersebut juga menggarisbawahi pentingnya edukasi dan pengawasan terhadap wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi seperti digital forensik untuk menggali data yang akurat dan transparan. Samon juga menekankan pendekatan humanis dalam penegakan pajak untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan secara sukarela dari para pelaku usaha.
“Kami ingin para wajib pajak tidak membayar lebih dari yang seharusnya, tapi juga tidak kurang. Prinsip kami jelas: adil, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Menanggapi hal tersebut Wali Kota Christian Widodo menyambut baik pertemuan ini sebagai langkah awal kolaborasi yang lebih intensif dan konkret. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis data dan pendekatan dari bawah (bottom-up) dalam menyusun strategi fiskal, terutama di tengah keterbatasan anggaran pasca efisiensi nasional.
“Saya percaya pertumbuhan dimulai dari kemauan untuk mendengar. Masukan yang diberikan sangat berharga bagi kami untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Wali Kota.
Wali Kota Kupang menambahkan apresiasi dan dukungannya atas inisiatif DJP. Ia berharap kolaborasi ini akan menjadi solusi untuk memperkuat fondasi fiskal Kota Kupang demi mendukung program-program prioritas yang telah dirancang untuk tahun 2026 dan seterusnya.
“Kami siap berkolaborasi dan berkoordinasi lebih lanjut. Harapan kami, dari sinergi ini, pendapatan daerah meningkat, dan masyarakat merasakan langsung manfaatnya,” pungkas Wali Kota.(*)
