PAD Anjlok, Pemprov NTT Turunkan Target PAD 2021 sekitar Rp 300 M

 

KUPANF;Jejakhukumindonesia.com,Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun Anggaran 2021 anjlok.  Hingga akhir Agustus, realisasinya hanya sekitar Rp 500-an Milyar atau sekitar 25% dari target dalam APBD  murni 2021 (sekitar Rp 2,003 Trilyun).  Akibatnya, Pemprov NTT mengusulkan penurunan target PAD dalam  APBD Perubahan 2021 sekitar Rp 300 Milyar (dari target Rp 2,003 Milyar dalam APBD murni 2021, red) menjadi sekitar Rp 1,7 Trilyun.

Demikian informasi yang dihimpun tim media ini dari kalangan Anggota DPRD NTT terkait usulan Perubahan APBD NTT TA 2021 belum lama ini di gedung DPRD NTT.

Wakil Gubernur NTT, Joseph  A. Nae Soi yang dikonfirmasi tim media ini pada Kamis (02/09/2021) seusai Sidang Paripurna DPRD NTT, enggan memberikan komentar terkait hal tersebut. “Kalau itu (penurunan realisasi dan target PAD NTT 2021, red) hal teknis. Saya tidak hafal angka-angkanya. Nanti tanyakan saja ke Sekda,” elaknya.

Sementara itu, Sekda NTT, Benediktus Polo Maing yang dikonfirmasi tim media ini di tempat yang sama menjelaskan, realisasi PAD NTT hingga akhir Agustus 2021 sekitar 40% (dari realisasi PAD tahun 2020, yakni Rp 1,16 T, red). 

“Jadi kita dorong supaya ada optimalisasi (optimalisasi PAD, red), terutama dari pajak dan potensi-potensi yang ada. Dan  kita juga konsolidasi dengan teman teman Dinas Pendapatan dan Aset Daerah di Kabupaten/Kota, supaya melakukan upaya-upaya untuk lebih menjangkau sumber-sumber yang ada, dan diharapkan bisa dicapai diakhir tahun anggaran ini (Tahun Anggaran 2021, red),” jelasnya.

Menurut Sekda Polo Maing, alasan terjadinya penurunan realisasi dan target PAD tahun 2021, disebabkan oleh karena situasi pandemi Covid-19. “Semua sektor kan terpengaruh; baik kesehatan, sosial dan ekonomi, sehingga akan mempengaruhi pendapatan masyarakat, yang berdampak pada kemampuan masyarakat membayar pajak,” ungkapnya. 

Apalagi, lanjutnya, retribusi yang berkaitan dengan usaha ekonomi masyarakat  dan pemerintah mengalami kelemahan kelemahan sehingga Pemprov NTT harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. ”Yang pasti, kita (Pemprov NTT, red) akan mencoba menghitung berdasarkan keadaan realistis yang ada sekarang, termasuk upaya yang bisa kita lakukan untuk mencapai target,” tegasnya.

Ketua Komisi III DPRD NTT, Hugo Kalembu yang dimintai tanggapannya terkait  penurunan realisasi dan target PAD Pemprov NTT, mengatakan sesuai penjelasan Sekda NTT, realisasi PAD NTT hingga Agustus 2021 baru sekitar Rp 41% (dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2020, red). Artinya masih sisa 59% yang harus dikejar Pemprov NTT di sisa tiga bulan tahun 2021 ini (yakni terhitung mulai September hingga Desember 2021, red). 

“Apakah itu akan tercapai? itu tergantung pemerintah (Pemprov  NTT, red). Apakah mereka melakukan tax amnesti atau keringanan pajak, keringanan pembayaran denda dan lain-lain. Prediksi saya, memang agak sulit untuk dicapai target realisasi 100% PAD (hingga Rp 1,7 Trilyun, red) diakhir tahun,” katanya.

Menurut Hugo Kalembu, syukur kalau Pemprov NTT bisa mengupayakan  untuk mencapai hingga 80% diakhir tahun.   “Kan proses anggaran ini kan bukan soal berapa jumlah yang kita inginkan, melainkan berapa jumlah yang realistis bisa kita capai, itu prinsipnya,” terang Kalembu.

Tetapi, lanjut Hugo Kalembu, jika Pemprov NTT optimis bisa mencapai target tersebut diakhir tahun, maka tentu DPRD tetap mendukung upaya Pemprov NTT. Sebab Pemprov NTT merupakan pelaksana target realisasi  dan penurunan PAD tersebut. Sedangkan DPRD sebagai mitra hanya mendukung upaya pemerintah. 

“Sebab, kalau dana-dana ini tidak masuk, maka akan banyak kegiatan-kegiatan yang tertunda, karena dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan (program Pemprov NTT, red) tidak ada. Oleh karena itu, sangat penting plafon-plafon anggaran (dalam perubahan anggaran 2021, red) harus bisa terukur,” tandasnya. (hm/tim)

Baca juga