Gubernur Melki, Infrastruktur di NTT Harus Memberikan Dampak Langsung bagi Kesejahteraan Rakyat, Meski Anggaran Terbatas
Kupang;Jejakhukumindonesia.com, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di NTT harus memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, meskipun pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Penegasan itu disampaikan saat membuka Rapat Kerja Jasa Konstruksi Provinsi NTT di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Selasa (13/1/2026).
Melki menjelaskan, pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dari misi pertama RPJMD Provinsi NTT 2025–2029, khususnya pada pilar ketiga, yakni pemerataan infrastruktur berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada penyediaan jalan, air bersih, listrik, sanitasi, dan rumah layak huni.
“Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas infrastruktur dan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap layanan dasar yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan,” kata Melki.
Ia mengakui, pembangunan infrastruktur di NTT belum sepenuhnya merata karena disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan di lapangan. Pemerintah provinsi, kata dia, terpaksa melakukan pemangkasan pada sejumlah pos anggaran untuk mengalihkan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas.
“Secara aturan, porsi anggaran infrastruktur sekitar 40 persen. Namun jika dipaksakan, sektor lain bisa terabaikan. Pendidikan saja hampir menyerap 50 persen anggaran. Karena itu, kami melakukan efisiensi dan fokus pada kebutuhan paling mendesak,” ujarnya.
Prioritas Air Bersih, Jalan, dan Perumahan
Pada 2025, pembangunan infrastruktur difokuskan di wilayah Timor dan Rote, Flores dan Alor, serta Sumba dan Sabu Raijua. Program yang dijalankan antara lain pembangunan sumur bor, peningkatan jalan dengan skema long segment, rekonstruksi jaringan air, serta rehabilitasi infrastruktur dasar.
Namun Melki mengakui, sektor sanitasi, khususnya pembangunan jamban dan pemeliharaan irigasi, masih menjadi pekerjaan rumah besar karena membutuhkan biaya yang tidak kecil. Untuk itu, Pemprov NTT menggandeng balai-balai teknis pemerintah pusat guna memperkuat intervensi pembangunan.
“Kami berterima kasih kepada balai-balai pusat yang selama ini membantu ketika kemampuan provinsi terbatas,” ujar Melki.
Ia juga mengumumkan rencana program bedah rumah berbasis gotong royong pada 2026. Program ini menargetkan lebih dari 1.000 rumah dengan skema kolaborasi antara provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa, dengan alokasi bantuan sekitar Rp 20 juta per rumah.
Kondisi Infrastruktur Masih Perlu Diperbaiki:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT, Benny Nahak, menyampaikan bahwa panjang jalan provinsi mencapai 2.687 kilometer. Hingga akhir 2025, jalan dengan kondisi mantap baru mencapai sekitar 1.827,7 kilometer atau 67,99 persen.
Sementara itu, dari total kewenangan irigasi provinsi seluas sekitar 60.328 hektare, cakupan fungsional yang tertangani baru sekitar 9.953 hektare. Untuk penyediaan air bersih, akses rumah tangga terhadap air layak pada 2025 mencapai 89,66 persen, sedangkan akses sanitasi baru sekitar 80,80 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Evaluasi ini penting untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi, sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai standar teknis, regulasi, dan prinsip keberlanjutan,” kata Benny.
Transparansi dan Peran Jasa Konstruksi
Melki menekankan pentingnya forum evaluasi sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas publik. Ia juga meminta media massa berperan aktif membantu menjelaskan kepada masyarakat mengenai kewenangan pembangunan, terutama perbedaan tanggung jawab antara jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Sering kali persoalan muncul karena status jalan atau infrastruktur tidak dipahami dengan baik. Padahal, jika diketahui jelas, penanganannya bisa lebih cepat dan tepat,” ujar Melki.
Ia berharap pelaku jasa konstruksi di NTT terus meningkatkan profesionalisme, mematuhi standar keselamatan kerja, serta menjaga kualitas hasil pembangunan. Menurut Melki, pembangunan infrastruktur yang tertib dan berkualitas menjadi kunci pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.
“Dengan segala keterbatasan, kita harus mencari formula agar setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat yang paling membutuhkan,” katanya.(*)
.jpg)
