Bupati Yosef Lede Resmi Buka Rakor Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi PAD
Oelamasi;Jejakhukumindonesia.com,Bupati Kupang Yosef Lede, secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kupang, Selasa (13/01/2026) pagi, di Aula Kantor Bupati Kupang.
Rakor tersebut dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu PAD, Camat, Lurah, serta Kepala Desa se-Kabupaten Kupang. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi seluruh potensi yang dimiliki Kabupaten Kupang.
Dalam laporan yang disampaikan, target PAD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp.100.600.000.000, yang dikelola oleh 10 OPD pengampu PAD. Pemerintah daerah berharap dengan keterlibatan aktif Camat, Lurah, dan Kepala Desa, target tersebut dapat direalisasikan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Salah satu inovasi yang terus didorong adalah Program Kampung Taat Pajak (KTP) sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di tingkat desa dan kelurahan.
Dalam sambutannya, Bupati Kupang Yosef Lede, menegaskan bahwa keterbatasan transfer keuangan dari pemerintah pusat menuntut seluruh pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan maksimal dalam menggali potensi pendapatan daerah.
“Dengan dibatasinya transfer keuangan ke daerah, seluruh kepala daerah diminta memaksimalkan seluruh potensi yang ada untuk membiayai program-program yang telah direncanakan agar tetap dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.
Bupati memaparkan bahwa belanja pegawai Kabupaten Kupang mencapai sekitar Rp751 miliar, sementara dana transfer yang diterima daerah hanya sekitar Rp. 600 miliar, sehingga terdapat selisih pembiayaan yang harus ditutupi oleh daerah. Selain itu, APBD Kabupaten Kupang saat ini berada pada kisaran Rp.157 miliar, ditambah beban pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sekitar Rp.224 miliar yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan kini dibebankan kepada pemerintah daerah.
“Kondisi ini suka tidak suka harus kita terima dan kita carikan jalan keluar bersama. Daerah tidak boleh berhenti hanya karena ada beban di depan. Kita tetap harus berjalan, bekerja, dan mencari solusi,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati Yosef Lede, menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah tentu memiliki konsekuensi dan tidak selalu menyenangkan semua pihak. Namun demikian, kebijakan harus tetap dijalankan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta aspek kemanusiaan.
Ia juga mengajak seluruh Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk berperan aktif dalam optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai bentuk kontribusi bersama dalam menjaga keberlanjutan keuangan daerah.
Rakor ini, lanjut Bupati, menjadi ruang diskusi strategis untuk melahirkan solusi bersama dalam menghadapi berbagai tantangan fiskal yang dihadapi daerah.
“Kita punya tanggung jawab bersama. Kita harus berpikir bersama, bekerja bersama, dan memutuskan bersama. Potensi daerah ini besar, dan saya berharap Bapak/Ibu semua dapat menjadi bagian dari solusi,” Jelasnya.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Kupang berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki visi, motivasi, dan komitmen yang sama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah demi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kupang.(*)
.jpg)
